Obral kursi Wapres Selir

Perebutan kursi wakil presiden melalui mekanisme penggantian menjadi bahan satire politik. Jabatan yang semestinya diperoleh melalui mandat rakyat seolah-olah ditawarkan melalui jalur promosi khusus: tanpa kampanye, tanpa kontestasi pemilihan presiden, bahkan tanpa perlu meminta suara pemilih.

Bogor, Jabar (Rumah Simbah)-Bayangkan sebuah iklan promosi yang menawarkan kursi wakil presiden dengan sejumlah kemudahan. Tidak perlu mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), tidak perlu berkampanye ke berbagai daerah, tidak perlu meminta suara rakyat, bahkan tidak harus mengikuti pemilihan presiden.

Cukup rebut kursi kosong, lalu duduk manis.

Begitulah kira-kira gambaran satire bertajuk “Obral Kursi Wapres Selir” dengan slogan promosi “Flash Sale 9 Desember”.

Judul tersebut sengaja menggunakan bahasa perdagangan untuk menyindir perebutan jabatan publik yang berpotensi lebih ditentukan oleh kesepakatan elite daripada kehendak pemilih.

Dalam pemilihan presiden, pasangan calon harus melewati proses pencalonan, kontestasi, kampanye, hingga memperoleh suara rakyat. Ada proses panjang yang menyertai upaya mendapatkan mandat untuk menduduki jabatan tertinggi kedua di pemerintahan.

Namun, mekanisme penggantian wakil presiden memiliki jalur konstitusional tersendiri. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.

Di sinilah satire itu menemukan bahan tertawanya. Seseorang bisa mendapatkan jabatan melalui mekanisme penggantian tanpa harus lebih dahulu memenangkan kontestasi pilpres.

Istilah “Wapres Selir” menjadi punchline yang sengaja dibuat provokatif. Bukan istilah hukum atau kategori ketatanegaraan, melainkan metafora satir untuk menggambarkan jabatan yang direbut oleh “pelakor” politik, bukan melalui kompetisi mendapatkan mandat rakyat.

Promosi boleh berakhir pada 9 Desember. Namun, pertanyaan tentang legitimasi politik, etika kekuasaan, dan penghormatan terhadap suara rakyat tidak ikut berakhir bersama masa diskon.

Kursi boleh kosong, tetapi mandat rakyat bukan barang obral.(Sizuka)

Leave a Reply