Indonesia tidak kekurangan politisi, tetapi jumlah negarawan bisa dihitung jari. Di tengah budaya politik yang kerap menjadikan jabatan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan dengan segala cara, sikap Gibran Rakabuming Raka saat menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden menghadirkan pelajaran tentang kedewasaan berpolitik: bagaimana melepaskan kekuasaan tanpa mencari musuh dan mengobarkan permusuhan.
Bogor, Jabar (Rumah Simbah)-Indonesia tidak kekurangan politisi. Namun, negarawan yang mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok masih menjadi sosok langka.
Sikap Gibran Rakabuming Raka saat menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden memberikan perspektif menarik tentang etika melepaskan kekuasaan.
Dalam surat pengunduran dirinya yang dibacakan Ketua MPR Ahmad Muzani, Gibran tidak menunjuk siapa pun sebagai pihak yang harus disalahkan. Ia justru menempatkan keutuhan bangsa dan kelancaran pemerintahan sebagai pertimbangan utama.
Sikap serupa terlihat ketika berpamitan kepada Presiden Prabowo Subianto. Alih-alih membangun narasi permusuhan, Gibran menyampaikan permintaan maaf dan terima kasih kepada orang yang memberinya kesempatan menduduki jabatan tertinggi kedua di pemerintahan.
Dalam pernyataan perpisahannya di Istana Wakil Presiden, Gibran juga menunjukkan kerendahan hati dengan mengakui berbagai keterbatasan selama menjalankan tugas.
Namun, bagian paling menarik terlihat ketika ia berhadapan dengan para relawan. Di tengah kekecewaan pendukung yang bahkan mengancam akan mendatangi DPR, Gibran meminta mereka tidak membuat kegaduhan. Ia juga mengajak relawan tetap mendukung pemerintahan Prabowo, meskipun dirinya tidak lagi berada di dalam pemerintahan.
Sikap tersebut patut dicatat. Sebab, kehilangan jabatan tidak harus diikuti dengan upaya membangun permusuhan politik. Kekecewaan pendukung pun tidak semestinya dijadikan bahan bakar untuk menciptakan kegaduhan.
Mundur adalah keputusan politik. Namun, cara seseorang melepaskan kekuasaan merupakan cermin kedewasaan dan kelas kepemimpinannya.
Politisi boleh berebut kursi. Tetapi seorang negarawan tahu bahwa kehormatan tidak melekat pada jabatan, melainkan pada sikap ketika kekuasaan harus dilepaskan.(Sizuka)