Polemik riwayat pendidikan mengiringi perjalanan politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga berujung pada pengajuan pengunduran diri. Ironisnya, anak muda yang pernah menempuh pendidikan di luar negeri itu justru terseret dalam persoalan administrasi pendidikan yang berkembang menjadi kegaduhan nasional. Sebuah ironi tentang pendidikan, kekuasaan, dan cara bangsa ini memperlakukan anak mudanya.
Bogor, Jabar (Rumah Simbah)-Ada ironi yang sulit diabaikan dalam perjalanan politik Gibran Rakabuming Raka. Bukan karena tersandung kasus korupsi, bukan pula karena terbukti menyalahgunakan jabatan, anak muda ini justru harus menghadapi polemik panjang mengenai riwayat pendidikannya.
Gibran pernah menempuh pendidikan di luar negeri, termasuk Singapura dan Australia. Namun, dokumen pendidikan menengah yang digunakannya untuk memenuhi persyaratan pencalonan wakil presiden kemudian menjadi persoalan hukum.
Persoalan administrasi pendidikan itu berkembang menjadi kegaduhan nasional. Perdebatan hukum bercampur dengan pertarungan politik. Para elite saling melontarkan manuver, sementara masyarakat terbelah dalam perdebatan yang semakin jauh dari substansi.
Kini, perjalanan politiknya justru berada di persimpangan setelah ia mengajukan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden.
Peristiwa ini menyisakan pertanyaan lebih besar. Apakah polemik persyaratan pendidikan semata-mata menjadi persoalan hukum, atau telah berkembang menjadi instrumen pertarungan kekuasaan?
Jika setiap persoalan administrasi dapat berkembang menjadi arena perebutan pengaruh, bagaimana nasib anak-anak muda berprestasi yang ingin mengabdi melalui birokrasi?
Jangan sampai pendidikan global yang semestinya menjadi modal kemajuan justru berubah menjadi beban politik.
Atau bisa jadi persoalan sebenarnya bukan karena seseorang lulusan luar negeri, melainkan karena keberadaannya dianggap terlalu berbahaya jika dibiarkan tetap eksis di panggung kekuasaan.(Sizuka)