Kabinet Merah Putih memasuki tahun kedua pemerintahan dengan ukuran yang besar dan perubahan susunan yang berulang. Sejak dibentuk pada Oktober 2024, kabinet telah tujuh kali mengalami perombakan. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang desain organisasi pemerintahan, efektivitas koordinasi, serta ketenangan kerja para pejabat di dalamnya.
Bogor, Jabar (Rumah Simbah)-Kabinet Merah Putih dibentuk dengan postur yang besar. Pada awal pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan 48 menteri, 56 wakil menteri, serta lima pejabat setingkat menteri. Jumlah itu mencapai 109 orang. Struktur kementerian yang kini tercatat di Sekretariat Kabinet berjumlah 49 kementerian.
Belum genap dua tahun berjalan, susunan pemerintahan ini telah tujuh kali mengalami perombakan. Reshuffle terbaru berlangsung 1 Oktober 2026, ketika 18 pejabat dilantik atau mendapat penugasan baru di sejumlah posisi strategis.
Bongkar pasang kabinet tentu bukan sekadar perpindahan nama dan jabatan. Di dalamnya ada manusia, dengan rasa dan martabat. Ada yang mendapat promosi, ada yang bergeser, ada pula yang harus meninggalkan jabatan.
Dalam manajemen sumber daya manusia, stabilitas organisasi menjadi bagian penting agar orang dapat bekerja dengan fokus. Terlalu banyak perubahan dapat memunculkan pertanyaan tentang kesinambungan kerja, koordinasi, dan adaptasi organisasi.
Apalagi pemerintah sendiri pernah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD, dengan target efisiensi Rp306,69 triliun.
Karena itu, ukuran kabinet layak diperbincangkan. Semakin banyak struktur, semakin besar pula kebutuhan koordinasi dan sumber daya yang menyertainya.
Pemerintahan idealnya disusun dengan saksama: memilih orang berdasarkan kompetensi, integritas, dan dedikasi, serta membangun pembagian kerja yang efektif.
Sebab negara membutuhkan perangkat pemerintahan yang bekerja tenang dan fokus. Bukan terus sibuk bongkar pasang.(Red)