Genap dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, perbincangan mengenai Pemilu 2029 sudah marak. Di tengah agenda pemerintahan yang masih panjang, fenomena ini mengundang pertanyaan tentang kontestasi politik yang seolah tak pernah berhenti, termasuk kepentingan ekonomi di balik industri kampanye dan pencitraan.
Bogor, Jabar (Rumah Simbah)-Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum untuk mengevaluasi jalannya pemerintahan. Namun, di tengah berbagai pekerjaan yang masih harus diselesaikan, perhatian publik sudah banyak mengarah pada Pemilu 2029.
Membicarakan pemilu lebih awal bukanlah sesuatu yang keliru. Konsolidasi politik dan persiapan demokrasi merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Persoalan muncul ketika persaingan menuju kekuasaan seolah berlangsung tanpa jeda, bahkan berpotensi menyita perhatian dari agenda pelayanan publik.
Di balik kontestasi politik, terdapat ekosistem bisnis yang melibatkan konsultan, pembuat konten, dan buzzer (pendengung). Aktivitas tersebut tidak dengan sendirinya bermasalah. Namun, ketika sensasi menjadi komoditas, polemik dapat terus dipelihara demi perhatian, sementara perhatian itu berpeluang dikonversi menjadi keuntungan.
Kegaduhan politik pun seolah tak pernah kehabisan bahan. Padahal, pemerintahan masih memiliki pekerjaan panjang untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Persoalan pencitraan juga patut dicermati, termasuk ketika bantuan pemerintah ditandai dengan foto pejabat. Informasi mengenai program dan penanggung jawabnya memang penting. Namun, publik berhak mempertanyakan batas antara penyampaian informasi dan promosi personal, terlebih ketika program tersebut menggunakan anggaran negara.
Membantu masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah, bukan jasa pribadi pejabat. Bantuan semestinya dinilai dari manfaat, ketepatan sasaran, dan dampaknya bagi penerima, bukan dari seberapa lekat wajah penguasa pada bantuan tersebut.
Demokrasi bukan sekadar bisnis merebut suara. Rakyat bukan pasar yang hanya ramai didatangi menjelang pemilihan, lalu dilupakan setelah suara terkumpul.
Kekuasaan adalah mandat untuk bekerja. Ukurannya bukan seberapa panjang kampanye berlangsung, melainkan seberapa konsisten kepentingan rakyat diperjuangkan.(Sizuka)