Demokrasi bukan sekadar perebutan kekuasaan setiap lima tahun. Di tengah desakan pemakzulan yang kembali mengemuka, muncul pertanyaan tentang kebiasaan politik yang terus menggoyang kepemimpinan karena ketidaksukaan terhadap sosok yang berkuasa. Kritik dan koreksi tetap penting, tetapi demokrasi juga menuntut penghormatan terhadap aturan main serta mekanisme konstitusional.
Bogor, Jabar (Rumah Simbah)-Demokrasi memiliki ritual lima tahunan. Kampanye digelar, pemilu dijalani, dan pemenang merayakan kemenangan. Namun, belum jauh pemerintahan melangkah, wacana pergantian pemimpin kembali mengemuka.
Desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu momentum untuk melihat kembali kebiasaan politik tersebut. Persoalannya bukan semata-mata boleh atau tidaknya pemakzulan dilakukan, melainkan bagaimana aspirasi politik ditempatkan dalam sistem demokrasi.
Kritik terhadap pemimpin merupakan bagian penting dari kehidupan demokratis. Kebijakan perlu diawasi, janji politik perlu dievaluasi, dan penyimpangan harus dikoreksi. Bahkan, konstitusi menyediakan mekanisme pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden sebelum masa jabatannya berakhir, dengan persyaratan dan tahapan yang telah diatur.
Namun, ketidaksukaan terhadap sosok pemimpin tidak serta-merta menjadi alasan konstitusional untuk memberhentikannya. Ada perbedaan antara menilai kinerja pemerintahan, menolak kebijakan, dan sekadar tidak menyukai orang yang sedang berkuasa.
Demokrasi juga memiliki ongkos. Penyelenggaraan pemilu membutuhkan anggaran besar, tenaga, dan partisipasi masyarakat. Ketidakstabilan politik pun dapat membawa konsekuensi bagi pemerintahan dan kehidupan publik.
Karena itu, energi politik semestinya tidak habis hanya untuk memperebutkan atau mengguncang kursi kekuasaan. Pengawasan harus tetap berjalan, tetapi prosesnya perlu berpijak pada bukti, alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta aturan yang berlaku.
Demokrasi bukan pertandingan yang dapat diulang setiap kali ada pihak yang kecewa. Mandat pemilu bukan berarti pemimpin bebas dari kritik, tetapi pergantian kekuasaan juga bukan perkara yang bisa didorong hanya oleh ketidaksukaan.
Sebab, yang dipertaruhkan bukan cuma kursi kekuasaan, melainkan juga nasib sebuah negara.(Sizuka)